rstka.id, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data utama penyaluran bantuan.
Cara daftar bansos pemerintah 2026 kini dapat ditempuh melalui dua mekanisme resmi, yakni pengajuan mandiri via Aplikasi Cek Bansos dan pendaftaran offline melalui perangkat desa atau kelurahan setempat.
Catatan Redaksi: Mekanisme pendaftaran dan syarat administratif dapat mengalami penyesuaian sewaktu-waktu mengikuti kebijakan terbaru Kementerian Sosial dan anggaran negara yang berlaku.
Mekanisme Pendaftaran Bantuan Sosial Tahun 2026
Penyaluran bantuan sosial pada tahun 2026 tetap difokuskan pada keluarga prasejahtera yang terdaftar valid dalam DTKS. Masyarakat yang belum terdata namun memenuhi kriteria kemiskinan memiliki hak untuk mengajukan diri agar masuk ke dalam sistem basis data tersebut.
Terdapat dua jalur utama yang ditetapkan pemerintah untuk proses pengusulan data baru:
1. Pendaftaran Melalui Aplikasi Cek Bansos (Online)
Penggunaan teknologi digital dimaksimalkan untuk mempermudah akses masyarakat. Langkah ini memanfaatkan fitur “Usul Sanggah” dalam Aplikasi Cek Bansos yang dikelola Kemensos.
Pengusul wajib mengunduh aplikasi resmi, melakukan registrasi akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK), serta melampirkan swafoto dengan KTP. Setelah akun terverifikasi, fitur “Tambah Usulan” dapat digunakan untuk mendaftarkan diri sendiri maupun anggota keluarga dalam satu KK.
2. Pendaftaran Melalui Kelurahan/Desa (Offline)
Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses digital, pendaftaran dapat dilakukan secara manual. Mekanisme ini mengharuskan warga mendatangi kantor kelurahan atau balai desa dengan membawa KTP dan KK asli.
Data yang diserahkan akan dibahas dalam Musyawarah Kelurahan/Desa (Muskel/Musdes) untuk memverifikasi kelayakan pemohon sebelum diteruskan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Syarat dan Kriteria Penerima
Validasi data pada tahun 2026 semakin diperketat dengan sinkronisasi NIK. Calon penerima manfaat harus memenuhi kriteria dasar sebagai berikut:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki e-KTP dan KK valid.
- Tergolong masyarakat miskin atau rentan miskin sesuai standar BPS.
- Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, atau anggota Polri.
- Tidak memiliki penghasilan di atas Upah Minimum Provinsi/Kabupaten yang tercatat dalam sistem ketenagakerjaan.
Pentingnya Validasi DTKS
Masuk ke dalam DTKS merupakan syarat mutlak, namun bukan jaminan otomatis mendapatkan bantuan. Data yang masuk akan melalui proses pemadanan dengan data kependudukan (Dukcapil), data ketenagakerjaan, dan data aset.
Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk memastikan bantuan tepat sasaran, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Proses penetapan penerima manfaat dilakukan secara berkala. Masyarakat diimbau untuk tidak mempercayai pihak ketiga atau calo yang menjanjikan pencairan dana bansos secara instan tanpa prosedur resmi.
FAQ Menganai Cara Daftar Bansos Pemerintah 2026 Lewat HP dan Kelurahan
1 Apakah daftar DTKS otomatis dapat bansos?
Tidak, terdaftar dalam DTKS hanya menjadikan seseorang sebagai calon penerima potensial. Penentuan penerima bansos bergantung pada kuota anggaran dan kriteria spesifik setiap program bantuan yang tersedia.
2 Berapa lama proses verifikasi usulan bansos?
Proses verifikasi dan validasi data biasanya memakan waktu satu hingga tiga bulan. Hal ini bergantung pada jadwal pemutakhiran data yang dilakukan oleh Dinas Sosial daerah dan Kementerian Sosial.
3 Kenapa usulan bansos ditolak sistem?
Penolakan sering terjadi karena ketidaksesuaian data NIK dan KK dengan data Dukcapil, atau pengusul terdeteksi memiliki pekerjaan sebagai ASN, TNI, Polri, atau memiliki penghasilan di atas standar kemiskinan.
4 Apakah bisa daftar bansos tanpa aplikasi?
Bisa, masyarakat dapat mendaftar secara manual melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Petugas akan memfasilitasi penginputan data ke dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG).
5 Bantuan apa saja yang cair tahun 2026?
Jenis bantuan yang umumnya berlanjut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Kebijakan program spesifik dapat berubah sesuai keputusan pemerintah pusat.
Penutup
Pemerintah terus berupaya menyempurnakan tata kelola data kesejahteraan sosial guna meminimalisir kesalahan penyaluran bantuan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memperbarui data kependudukan dan mengikuti prosedur pendaftaran yang sah menjadi kunci keberhasilan program perlindungan sosial nasional. Akses informasi resmi hanya melalui kanal Kementerian Sosial atau dinas sosial daerah masing-masing.
