rstka.id – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2026 dengan skema margin setara 6 persen per tahun.
Program pembiayaan ini ditujukan secara khusus bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja serta investasi.
Tabel angsuran KUR BSI 2026 menjadi rujukan utama bagi calon debitur guna mengestimasi besaran kewajiban cicilan per bulan sesuai plafon dan tenor yang dipilih.
Disclaimer: Informasi rincian tabel angsuran KUR BSI 2026 berikut bersifat estimasi berdasarkan ketentuan penyaluran margin saat ini. Data dapat berubah mengikuti kebijakan resmi perbankan maupun regulator terkait.
Latar Belakang dan Ketentuan Pembiayaan
Program Kredit Usaha Rakyat melalui perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan minat yang signifikan karena menerapkan prinsip bebas riba.
Bank Syariah Indonesia memfasilitasi kebutuhan modal UMKM melalui akad syariah, dominan menggunakan skema Murabahah (jual beli) dan Ijarah (sewa jasa).
Pemerintah turut memberikan dukungan berupa subsidi margin, sehingga beban pembiayaan yang ditanggung pelaku usaha tetap terjangkau.
Penyaluran pembiayaan ini dibagi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, KUR Super Mikro dengan batas plafon maksimal Rp10 juta. Kedua, KUR Mikro yang menyediakan fasilitas pembiayaan dari Rp10 juta hingga Rp100 juta. Ketiga, KUR Kecil untuk kebutuhan ekspansi usaha dengan rentang plafon di atas Rp100 juta hingga batas maksimal Rp500 juta.
Rincian Estimasi Tabel Angsuran KUR BSI 2026
Calon debitur dapat menyesuaikan kemampuan bayar dengan memilih tenor pembiayaan mulai dari 12 bulan hingga maksimal 60 bulan. Berikut merupakan rincian estimasi cicilan per bulan untuk beberapa kelompok plafon utama:
Plafon Rp10 Juta (KUR Super Mikro)
- Tenor 12 bulan: Rp860.664 per bulan
- Tenor 24 bulan: Rp443.206 per bulan
- Tenor 36 bulan: Rp304.219 per bulan
Plafon Rp50 Juta (KUR Mikro)
- Tenor 12 bulan: Rp4.303.321 per bulan
- Tenor 24 bulan: Rp2.216.031 per bulan
- Tenor 36 bulan: Rp1.521.097 per bulan
- Tenor 48 bulan: Rp1.174.251 per bulan
- Tenor 60 bulan: Rp966.640 per bulan
Plafon Rp100 Juta (Batas Maksimal KUR Mikro)
- Tenor 12 bulan: Rp8.606.643 per bulan
- Tenor 24 bulan: Rp4.432.061 per bulan
- Tenor 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan
- Tenor 48 bulan: Rp2.348.503 per bulan
- Tenor 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan
Data estimasi cicilan tersebut merujuk pada ketentuan margin setara 6 persen efektif per tahun untuk debitur baru. Sesuai dengan regulasi penyaluran KUR pemerintah yang berlaku, terdapat skema margin berjenjang.
Pelaku usaha yang mengajukan KUR untuk kedua kalinya akan dikenakan margin setara 7 persen, pinjaman ketiga 8 persen, dan pinjaman keempat 9 persen.
Dampak Ekonomi dan Implikasi Penyaluran
Ketersediaan akses modal kerja yang terjangkau berdampak langsung pada ketahanan serta skalabilitas sektor UMKM secara nasional.
Melalui fasilitas pembiayaan ini, pelaku usaha mikro hingga kecil memiliki ruang untuk meningkatkan volume produksi, memperluas rantai pasok pemasaran, hingga melakukan transformasi digitalisasi bisnis operasional.
Pembiayaan berprinsip syariah juga mengakomodasi kebutuhan segmen masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam bermuamalah. Ekosistem ini mendorong inklusi keuangan syariah sekaligus menjaga stabilitas pertumbuhan sektor riil di tengah tantangan ekonomi makro.
Konteks Tambahan: Hal yang Perlu Diketahui Debitur
Mengetahui tabel angsuran KUR BSI 2026 secara komprehensif merupakan langkah awal yang esensial dalam penyusunan perencanaan keuangan usaha.
Rasio utang terhadap pendapatan atau Debt Service Ratio (DSR) harus diperhitungkan dengan cermat agar arus kas bisnis tetap sehat dan terhindar dari risiko gagal bayar.
Pemahaman kelengkapan administratif juga menjadi faktor penentu kelancaran proses verifikasi perbankan. Syarat dokumen dasar seperti kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi syarat mutlak.
Untuk pengajuan plafon di atas Rp50 juta, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) turut diwajibkan. Selain itu, otoritas bank akan melakukan pengecekan kolektibilitas kredit melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Riwayat kredit yang bermasalah pada lembaga keuangan lain dapat menjadi faktor utama penolakan pengajuan.
FAQ Pertanyaan Sering di Ajukan Tentang Tabel Angsuran KUR BSI 2026
1 Apa saja syarat pengajuan KUR BSI 2026?
Syarat utama meliputi status WNI, usia minimal 21 tahun atau sudah menikah, serta memiliki usaha yang telah berjalan aktif minimal enam bulan.
Dokumen yang wajib dilampirkan mencakup KTP, Kartu Keluarga, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
2 Apakah pengajuan KUR BSI memerlukan agunan?
Perbankan tidak mewajibkan agunan tambahan untuk KUR Super Mikro dan KUR Mikro dengan plafon pembiayaan hingga 100 juta rupiah.
Agunan tambahan seperti BPKB kendaraan atau sertifikat tanah diwajibkan khusus untuk jenis KUR Kecil dengan plafon di atas 100 juta rupiah.
3 Berapa lama proses pencairan KUR BSI 2026?
Proses analisis kelayakan, survei lokasi usaha, hingga pencairan dana umumnya membutuhkan waktu tiga hingga tujuh hari kerja.
Durasi tersebut berlaku terhitung sejak seluruh berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan diterima oleh pihak kantor cabang.
4 Berapa margin pembiayaan KUR BSI terbaru?
Debitur yang baru pertama kali mengajukan KUR akan mendapatkan skema margin setara 6 persen efektif per tahun.
Untuk pengajuan pinjaman KUR yang kedua dan seterusnya, pemerintah memberlakukan sistem berjenjang dengan margin mulai dari 7 persen hingga 9 persen.
5 Kenapa pengajuan KUR BSI bisa ditolak?
Faktor utama penolakan sering kali disebabkan oleh temuan rekam jejak kredit macet pada catatan SLIK OJK calon debitur.
Penyebab lain mencakup ketidaksesuaian dokumen legalitas, omzet usaha yang dinilai belum menutupi angsuran, atau sedang menikmati fasilitas kredit produktif di bank lain.
Kesimpulan
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat melalui Bank Syariah Indonesia pada tahun 2026 menegaskan posisi strategis perbankan syariah dalam menopang perekonomian negara.
Ketersediaan tabel angsuran yang transparan memberikan ruang bagi para pengusaha UMKM untuk memetakan beban finansial dengan lebih rasional.
Optimalisasi pendanaan dari instrumen ini diharapkan berjalan lurus dengan peningkatan serapan tenaga kerja dan penciptaan nilai tambah pada sektor riil di berbagai daerah.
