Jakarta – Masyarakat kini dapat melakukan cek desil bansos untuk memverifikasi status kepesertaan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara mandiri.
Verifikasi kategori desil kemiskinan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menentukan kelayakan penerima berbagai program bantuan sosial agar penyaluran anggaran negara berjalan tepat sasaran.
Catatan Redaksi: Status desil dan data penerima bantuan bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti hasil musyawarah kelurahan/desa serta proses pemadanan data berkala oleh Kementerian Sosial.
Mekanisme Penetapan dan Pengecekan Desil
Penerapan sistem desil dalam penyaluran bantuan sosial mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang terintegrasi dengan DTKS.
Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga yang dibagi menjadi sepuluh tingkatan (Desil 1 hingga Desil 10).
Kelompok Desil 1 merepresentasikan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah (sangat miskin), sedangkan Desil 10 merupakan kelompok paling sejahtera.
Secara umum, prioritas penerima bantuan sosial seperti PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) berada pada rentang Desil 1 hingga Desil 4.
Proses pengecekan status ini dapat dilakukan melalui kanal resmi Kementerian Sosial atau aplikasi Cek Bansos yang tersedia pada perangkat seluler.
Masyarakat tidak perlu mendatangi kantor dinas terkait hanya untuk mengetahui status kepesertaan aktif, selama data kependudukan telah sinkron dengan Dukcapil.
Urgensi Pemutakhiran Data Kesejahteraan
Kementerian Sosial terus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi data secara rutin. Penetapan desil seseorang didasarkan pada berbagai indikator, termasuk kondisi perumahan, aset, dan penghasilan kepala keluarga.
Ketidaksesuaian data sering kali terjadi akibat perubahan kondisi ekonomi mendadak atau keterlambatan pelaporan status kependudukan (pindah domisili atau meninggal dunia).
Oleh karena itu, fitur “Usul Sanggah” dalam aplikasi Cek Bansos disediakan sebagai mekanisme kontrol publik untuk melaporkan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
Implikasi Bagi Calon Penerima Manfaat
Bagi masyarakat yang terdaftar dalam DTKS namun belum menerima bantuan, posisi desil menjadi faktor penentu. Jika seseorang terdaftar di DTKS namun masuk dalam kategori Desil 5 ke atas.
Peluang mendapatkan bantuan reguler menjadi lebih kecil dibandingkan mereka yang berada di Desil 1-3. Transparansi data ini bertujuan meminimalisir kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait distribusi jaminan sosial.
FAQ Pertanyaan Sering diajukan Cek Desil Bansos
1 Apa itu desil dalam konteks bansos?
Desil adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan rumah tangga dari 1 sampai 10. Desil 1 menandakan kelompok rumah tangga sangat miskin, sementara Desil 10 adalah kelompok paling sejahtera. Bansos biasanya diprioritaskan untuk Desil 1 hingga 4.
2 Bagaimana cara cek desil bansos secara online?
Pengecekan dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id atau Aplikasi Cek Bansos. Pengguna cukup memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP untuk melihat status kepesertaan dalam DTKS.
3 Apakah semua yang terdaftar di DTKS pasti dapat bansos?
Tidak semua yang terdaftar di DTKS otomatis menerima bansos. Penyaluran bantuan bergantung pada kuota yang tersedia dan prioritas tingkat kemiskinan (urutan desil) yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
4 Mengapa data desil atau status bansos bisa berubah?
Data bersifat dinamis karena adanya verifikasi dan validasi berkala setiap bulan. Perubahan status ekonomi, kepindahan domisili, atau hasil musyawarah desa dapat mempengaruhi posisi desil dan kelayakan penerimaan bantuan.
5 Apa yang harus dilakukan jika data desil tidak sesuai kondisi?
Masyarakat dapat mengajukan perbaikan data melalui kelurahan/desa setempat untuk proses musyawarah desa/kelurahan. Selain itu, fitur Usul Sanggah pada Aplikasi Cek Bansos dapat digunakan untuk melaporkan ketidaksesuaian data secara mandiri.
Penutup
Pemerintah terus berupaya mengintegrasikan data P3KE dan DTKS untuk menekan angka inclusion error dan exclusion error. Dengan akses terbuka terhadap cek desil bansos.
Masyarakat diharapkan dapat memantau status kepesertaan secara aktif, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas validitas data yang diinput ke dalam sistem nasional.
